SOFIFI– Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan dalam pengelolaan sektor pertambangan di provinsi tersebut. Penegasan ini disampaikan dalam program yang ditayangkan Kompas TV, Jumat (21/11/2025).
Dalam wawancara dengan jurnalis senior Rosiana Silalahi, Sherly menjawab pertanyaan terkait kekhawatiran publik soal potensi konflik kepentingan, mengingat latar belakangnya sebagai pengusaha tambang.
“Saya sudah mendeklarasikan apa yang saya miliki, bahkan jauh sebelum menjadi gubernur,” kata Sherly. Ia menambahkan, deklarasi harta dan kepemilikan perusahaan kembali dilakukan setelah dirinya menjabat.
Sherly menyatakan kesiapannya untuk abstain dalam pengambilan keputusan jika ada kebijakan yang berpotensi bersinggungan dengan kepentingan bisnisnya. “Sekarang saya menjadi gubernur, saya deklar lagi di sini dan di LHKPN. Jika nanti suatu saat terjadi posisi yang berpotensi conflict of interest, saya akan abstain,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan Rosiana terkait tolak ukur utama bagi gubernur yang memiliki perusahaan tambang, Sherly menegaskan bahwa semua proses harus berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Ia juga memastikan tidak ada perlakuan khusus bagi siapapun, termasuk teman dan keluarga.
“Saya selalu bilang ke OPD terkait, tidak perlu ada perlakuan khusus. Jika memang ada yang salah, lakukan sesuai SOP,” katanya.
“Saya juga tidak punya perlakuan khusus, bahkan untuk teman, keluarga. Semuanya sesuai SOP,” sambungnya.
Sherly juga menyampaikan bahwa ia tengah membangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. “Saya mau melakukan yang benar, saya sedang membentuk sistem ini menjadi benar. Saya tidak bisa melakukan hal yang benar jika saya sendiri tidak benar,” jelasnya.
Menurutnya, integritas harus dimulai dari lingkungan terdekat. “Saya harus mulai benar dari diri sendiri, dari circle terdekat: keluarga, teman, perusahaan saya. Baru kemudian OPD dan sistem lain bisa mencontoh,” imbuhnya.
Pernyataan Sherly ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahannya berupaya menepis keraguan publik terkait potensi konflik kepentingan di sektor pertambangan, yang selama ini menjadi isu krusial di Maluku Utara.
