HALSEL – Pertumbuhan industri nikel di wilayah Maluku Utara memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian masyarakat lokal, terutama pada sektor transportasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah operasional perusahaan tambang.
Plh Ketua Pemuda Pancasila (PP) Maluku Utara, Samar Ishak, mengungkapkan bahwa kehadiran perusahaan tambang seperti Harita Nickel telah menjadi mesin penggerak ekonomi bagi wilayah Ternate, Labuha, hingga Pulau Obi. Mobilitas karyawan yang melakukan perjalanan dinas maupun cuti, serta aktivitas operasional perusahaan, menciptakan aliran perputaran uang yang signifikan di kalangan masyarakat.
“Harita Nickel memiliki kantor perwakilan di Ternate dan Labuha, dengan pusat operasional di Pulau Obi. Pergerakan karyawan yang transit antara daerah tersebut memberikan kesempatan usaha yang menguntungkan bagi banyak orang,” ujar Samar.
Di sekitar kantor perwakilan perusahaan di Ternate, aktivitas transportasi masyarakat semakin ramai. Para pengemudi ojek dan mobil pangkalan rutin melayani kebutuhan perjalanan karyawan menuju bandara maupun pelabuhan. Pendapatan mereka meningkat secara drastis dibandingkan sebelum adanya aktivitas industri nikel.
“Sekali perjalanan, tarif berkisar Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per orang. Dengan jumlah karyawan transit yang bisa mencapai 100 orang dalam sehari, dampaknya sangat terasa bagi warga sekitar,” jelasnya.
Tak hanya di Ternate, manfaat juga dirasakan di sektor angkutan kapal rute Ternate-Bacan serta berbagai UMKM di Labuha, Halmahera Selatan. Fenomena serupa juga diperkirakan terjadi di wilayah tambang lainnya seperti Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, di mana aktivitas industri mendorong pertumbuhan usaha lokal seperti warung makan, penyedia jasa laundry, dan usaha lain yang mendukung kebutuhan karyawan perusahaan.
Samar menegaskan bahwa meskipun dampak ekonomi positif sangat terasa, penting untuk menjaga keseimbangan antara dukungan investasi dan pengawasan terhadap regulasi operasional serta perlindungan lingkungan.
“Kita melihat sisi positif yang nyata bagi kesejahteraan rakyat, namun juga tetap mengawal agar perusahaan beroperasi dalam koridor hukum. Jika ada kontribusi yang baik, kita dukung; namun jika ada pelanggaran, kita tidak akan sungkan untuk mengkritisi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci agar iklim investasi dan kesejahteraan rakyat dapat berjalan beriringan.
