WEDA – Wakil Ketua DPRD Halteng Munadi Kilkoda, melakukan kunjungan reses ke beberapa sekolah di Kecamatan Weda Utara, termasuk SMP 24 Halteng (Trans Waleh), SD 1 & 2 Sagea, serta SD Trans Waleh.
Dalam kunjungan tersebut, ia menemukan berbagai permasalahan serius yang menghambat proses belajar mengajar dan kesejahteraan pelaku pendidikan di daerah tersebut.
Keterbatasan sarana prasarana pendidikan menjadi salah satu fokus utama yang ditemukan. Di SD 1 dan 2 Sagea, terjadi ketidakseimbangan yang cukup signifikan antara jumlah siswa dengan ketersediaan ruang belajar.
Kondisi ini membuat proses pembelajaran tidak optimal, bahkan beberapa kelas harus berbagi ruang atau melaksanakan kegiatan belajar dalam kondisi yang kurang mendukung.
Selain itu, masalah kesejahteraan guru juga muncul ke permukaan. Sejumlah guru SMP 24 Halteng di Trans Waleh harus menempati gudang yang direnovasi sebagai tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga saat ini.
Hal ini dianggap sangat tidak sesuai dengan alokasi anggaran pendidikan yang telah dialokasikan sebanyak 20 persen dari APBD daerah selama beberapa tahun terakhir.
“Kita tidak bisa membicarakan peningkatan mutu pendidikan jika guru dan siswa harus belajar serta tinggal dalam kondisi seperti ini. Saya akan mengkritik Dinas Pendidikan agar lebih proaktif menangani permasalahan ini dan segera menyusun rencana pembangunan rumah guru serta penambahan ruang kelas untuk tahun anggaran ini atau mendatang,” ujar Wakil Ketua DPRD Munadi Kilkoda.
Tak hanya masalah di dalam lingkungan sekolah, infrastruktur pendukung juga menjadi kendala. Jalan tanah yang menghubungkan SMP 24 Halteng dan SD Trans Waleh seringkali menjadi licin dan becek saat musim hujan tiba, membuat akses bagi siswa, guru, dan masyarakat menjadi sangat sulit.
Munadi yang juga Politisi Partai NasDem, ini mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum agar lebih fokus pada kebutuhan infrastruktur di daerah terpencil seperti Weda Utara.
“Semua masalah yang terkait dengan pendidikan dan infrastruktur di sini membutuhkan tanggapan cepat. Saya telah merencanakan untuk mengundang seluruh pihak terkait, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, hingga kepala sekolah untuk membahas solusi yang konkret dan terencana,” tutupnya.
