HALSEL – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mencatatkan diri sebagai daerah dengan jumlah usulan terbanyak untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Provinsi Maluku Utara. Total sebanyak 15 desa diusulkan untuk mendapatkan fasilitas pembangunan dengan nilai anggaran yang sangat besar, mencapai Rp22 miliar per desa.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan, Idris Ali, membenarkan hal tersebut usai kegiatan Simposium Perikanan dan Kelautan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati, Jumat (10/4/2026).
“Untuk Maluku Utara, jumlah desa kampung nelayan terbanyak berada di Kabupaten Halmahera Selatan, yakni sebanyak 15 desa yang kami usulkan. Insya Allah bisa lolos semua. Tentu ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” ujar Idris Ali.
Ia menjelaskan, program ini memiliki standar anggaran tertinggi hingga Rp22 miliar untuk setiap desa. Namun, besaran dana yang akan dicairkan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Nilai standarnya tertinggi Rp22 miliar per desa, namun nanti akan dilihat pembangunan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh kampung nelayan itu sendiri. Bisa saja tidak sampai Rp20 miliar, atau bahkan lebih dari Rp20 miliar, tergantung kebutuhan fasilitas yang diperlukan. Hal ini juga menjadi atensi dari Bupati,” jelasnya.
Simposium yang mengusung tema “Sinergi Kampung Nelayan Merah Putih, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” ini juga dihadiri langsung oleh Anggota Komisi IV DPR RI yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri.
Kehadiran tokoh tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan usulan 15 desa di Halmahera Selatan dapat disetujui dan terealisasi. Idris Ali berharap, melalui program ini dan dukungan penuh dari Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba serta Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, sektor perikanan di daerahnya dapat berkembang pesat dan menyejahterakan masyarakat.
