HALSEL – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menegaskan komitmen kuatnya untuk mendukung pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Halmahera Selatan. Langkah ini ditempuh guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memaksimalkan potensi sumber daya laut yang ada.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Fauji Momole, menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai dalam agenda Sompasiom Perikanan dan Kelautan yang digelar di Aula Bupati Halmahera Selatan, Jumat (10/4/2026).
Menurut Fauji, pembangunan fasilitas penunjang seperti cold storage atau pabrik es menjadi salah satu prioritas utama. Keberadaan fasilitas ini dinilai sangat krusial untuk menjaga kualitas hasil tangkapan para nelayan, terutama di wilayah Halmahera Selatan yang memiliki potensi melimpah.
“Pembangunan pabrik es ini memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, namun kolaborasi dengan pemerintah daerah Halmahera Selatan tetap diperlukan demi kepentingan masyarakat,” ujar Fauji.
Selain infrastruktur penyimpanan, Pemprov Maluku Utara juga terus melanjutkan dan meningkatkan program budidaya rumput laut yang telah berjalan sejak tahun sebelumnya. Tahun ini, program tersebut ditingkatkan baik dari sisi kapasitas produksi maupun dukungan sarana dan prasarana.
Lokasi pengembangan difokuskan di Pulau Obi dan Desa Joronga. Bantuan yang disalurkan meliputi penyediaan bibit unggul, peralatan budidaya modern, hingga infrastruktur pendukung lainnya.
“Tahun ini kita tingkatkan kapasitasnya, baik dari sisi bibit maupun peralatan budidaya,” jelasnya.
Di sisi lain, terkait program desa nelayan, Fauji menyebutkan bahwa terdapat sekitar 15 desa yang masuk dalam usulan rencana. Namun, data tersebut masih harus melalui tahap verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kelayakan dan akurasi data.
“Untuk desa nelayan ada sekitar 15 desa, tapi itu masih harus diverifikasi. Besok kita akan turun langsung melakukan verifikasi di Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang,” tambahnya.
Fauji juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran. Pasalnya, nilai anggaran yang disiapkan untuk setiap desa nelayan dinilai cukup besar, yakni mencapai Rp23 miliar per desa.
“Anggaran per desa nelayan itu sekitar 23 miliar, saya berharap dengan jumlah tersebut desa yang ditetapkan bisa menggunakannya dengan baik dan sesuai peruntukannya,” tutupnya.
