WEDA– Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, mencatatkan prestasi membanggakan sebagai daerah dengan pengendalian inflasi terbaik se-Indonesia.
Keberhasilan ini tak lepas dari efektivitas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bekerja di bawah kendali kepemimpinan Bupati Ikram M. Sangadji dan Wakil Bupati Ahlan Djumadil (IMS-ADIL).
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang menunjukkan Halteng sebagai daerah dengan inflasi terendah secara nasional pada Oktober 2025, yaitu -0,19 persen. Capaian ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Halteng menjadi satu-satunya kabupaten dari 150 daerah sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencatatkan inflasi negatif.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menjelaskan bahwa inflasi nasional secara tahunan (YoY) pada periode yang sama berada di angka 2,86 persen. Meskipun masih dalam target nasional 1,5–3,5 persen, pemerintah daerah tetap diminta waspada terhadap potensi kenaikan harga emas perhiasan dan komoditas pangan.
Kemendagri memberikan apresiasi atas keberhasilan Halteng dalam menerapkan langkah konkret, terukur, dan responsif dalam menjaga stabilitas harga di tengah fluktuasi komoditas pangan nasional.
Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dan koordinasi yang baik dari seluruh anggota TPID sejak awal tahun.
“Di bawah kendali IMS-ADIL, kami memandu TPID untuk bekerja berbasis data, memastikan setiap intervensi tepat sasaran, dan menjaga daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi bukan hanya sekadar angka, tetapi juga menjaga stabilitas dan ketenangan hidup warga,” ujar Bupati Ikram.
TPID Halteng menerapkan sejumlah strategi terintegrasi, meliputi:
– Pemantauan harga dan stok barang secara berkala.
– Operasi pasar murah untuk komoditas strategis.
– Inspeksi distribusi barang untuk mencegah penahanan pasokan.
– Kerja sama lintas daerah untuk menjaga kelancaran distribusi pangan.
– Gerakan menanam dan dukungan transportasi dari APBD.
Langkah-langkah ini selaras dengan enam langkah konkret pengendalian inflasi yang dipantau Kemendagri melalui evaluasi rutin. Bupati Ikram menambahkan bahwa capaian ini memberikan dampak langsung bagi stabilitas ekonomi masyarakat, terutama menjelang akhir tahun.
“Fokus kami tetap sama: harga stabil, pasokan aman, masyarakat tenang. Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk menjaga tren positif ini,” tegasnya.
Rakor pengendalian inflasi tersebut dihadiri oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Direktur Pengawasan Standardisasi dan Mutu Pangan Bapanas Hermawan, serta Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Telisa Aulia Falianty.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi bersama TPID, BUMD pangan, distributor, dan kementerian terkait guna menjaga keberlanjutan tren positif dan memastikan pengendalian inflasi tetap terkendali pada periode selanjutnya.
