WEDA– Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, sedang getol melakukan koreksi dan penajaman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat bupati ini dipimpin langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah. Dalam forum tersebut, setiap OPD mempresentasikan rancangan program dan pagu anggaran masing-masing.
Bupati Halteng Ikram M. Sangadji (IMS) menegaskan bahwa APBD harus jelas arahnya, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah. “Kita harus pastikan uang daerah bekerja untuk rakyat. Jangan ada ‘Ghost Money,” tegasnya.
Dikarakannya, anggaran perjalanan dinas juga tak luput dari perhatian. Bupati ingin perjalanan dinas yang benar-benar mendukung kinerja, bukan sekadar “jalan-jalan” yang menghabiskan anggaran.
Selain itu kata IMS, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dasar, dan pengendalian inflasi menjadi prioritas utama dalam APBD 2026.
Meski ada pemotongan anggaran pusat, Halteng tetap optimis bisa mengelola anggaran dengan bijak. “Fokus kita sederhana: anggaran untuk rakyat, program untuk rakyat, dan hasilnya kembali ke rakyat,” pungkas Bupati.
Dengan APBD 2026 yang lebih “bersih” dan fokus, Halmahera Tengah siap tancap gas membangun daerah dan menyejahterakan masyarakat.
Kesempatan yang sama Wakil Bupati Ahlan Djumadil dan Sekda Bahri Sudirman juga mempertegas bahwa koreksi RKA ini bertujuan agar prioritas belanja tahun 2026 benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Program-program strategis seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta pengendalian inflasi akan diprioritaskan.
Setiap rupiah harus kembali kepada rakyat. Anggaran yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat akan kita evaluasi.
