WEDA– Dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menggelar rapat Monitoring Center for Prevention (MCP).
Wakil Bupati Halmahera Tengah memimpin langsung rapat yang menyoroti pentingnya percepatan capaian MCP dan akuntabilitas OPD.
Kegiatan ini, yang dilaksanakan pada Kamis, 13 November 2025, di Ruang Rapat Bupati Lantai II, dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Halteng. Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati menekankan pentingnya MCP sebagai alat ukur kinerja pencegahan korupsi.
“MCP merupakan sistem pengukuran kinerja pencegahan korupsi yang mencakup delapan area intervensi utama,” jelas Wakil Bupati.
Wakil Bupati menyampaikan bahwa capaian MCP Halmahera Tengah menunjukkan progres positif di beberapa area seperti perencanaan dan penganggaran, manajemen ASN, serta optimalisasi pajak daerah. Namun, area seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pengelolaan BMD masih memerlukan perhatian serius. Ia meminta agar OPD terkait segera mengambil langkah-langkah percepatan.
“Capaian MCP kita terus membaik, tetapi masih ada beberapa OPD yang belum maksimal dalam pemenuhan indikator. Saya minta agar OPD terkait tidak menunggu menjelang batas waktu. Lakukan percepatan sejak sekarang, identifikasi kendalanya, dan segera tuntaskan,” tegas Wakil Bupati.
Wakil Bupati juga memberikan saran dan arahan teknis agar hambatan yang ada dapat segera diatasi oleh OPD. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar OPD untuk mencapai target MCP yang telah ditetapkan.
“Kalau kendalanya pada dokumen pendukung, segera lengkapi. Jika butuh koordinasi lintas OPD, lakukan dalam dua atau tiga hari ke depan. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Kita harus kerja kolaboratif supaya target MCP bisa tercapai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan bahwa peningkatan MCP bukan hanya untuk memenuhi penilaian KPK, tetapi juga untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan. Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam setiap laporan yang disampaikan.
“MCP ini bukan hanya angka, tetapi cermin komitmen kita terhadap integritas dan tata kelola yang benar. Pastikan laporan yang masuk sesuai implementasi di lapangan. Kita ingin Halteng semakin transparan, semakin akuntabel,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, pimpinan OPD memaparkan progres dan kendala yang dihadapi. Beberapa kendala umum yang ditemukan antara lain keterlambatan unggahan dokumen, koordinasi yang belum optimal, serta perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan dan SOP. Wakil Bupati meminta agar semua pihak menjadikan percepatan pemenuhan data, peningkatan kualitas pelaporan, dan penguatan koordinasi sebagai prioritas bersama.
“Pemda Halteng berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh indikator MCP dapat tercapai sesuai target,” tegasnya.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk meningkatkan skor MCP Halmahera Tengah sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, responsif, dan bebas korupsi.
