Oleh : Afrisal Kasim
Mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Nurul Hasan Bacan
Setiap menjelang pesta demokrasi, wajah petani mendadak menjadi komoditas paling laku di panggung politik. Foto-foto politisi yang ikut menanam padi (terkadang dengan cara berjalan maju, bukan mundur seperti pakemnya) atau berdialog di tengah sawah, membanjiri lini masa. Sektor pertanian selalu berhasil diromantisasi sebagai “soko guru bangsa”. Namun, begitu genderang pemilu usai dan lampu panggung kekuasaan padam, romantisme itu menguap, menyisakan realitas yang tetap gersang bagi jutaan petani di akar rumput.
Mengapa sektor sepenting pangan selalu berada di posisi yang rentan? Jawabannya terletak pada bagaimana kebijakan publik, relasi kekuasaan, dan komoditas politik bertautan di dalam arena yang sama.
Kebijakan Publik : Antara Kedaulatan vs Pragmatisme Instan
Kebijakan publik idealnya adalah instrumen untuk memecahkan masalah warga negara. Dalam sektor pertanian, ini berarti menjamin dua hal: kesejahteraan produsen (petani) dan keterjangkauan bagi konsumen. Namun, dalam praktiknya, kebijakan sering kali terdistorsi oleh pragmatisme politik jangka pendek.
Salah satu kontradiksi paling nyata adalah bias perkotaan (urban bias) dalam kebijakan pangan. Pemerintah, didorong oleh ketakutan akan ketidakpuasan politik dari masyarakat urban yang vokal, sering kali memilih jalan pintas demi menjaga harga pangan tetap murah di pasar. Instrumen yang paling sering digunakan? *Impor.*
Paradoks Pangan :
Ketika keran impor dibuka tepat di saat petani domestik memasuki musim panen, harga di tingkat petani runtuh. Di sini kita melihat kebijakan publik tidak lagi berpihak pada perlindungan produsen, melainkan pada stabilitas politik jangka pendek penguasa.
Relasi Kekuasaan : Siapa yang Menyetir Kebijakan?
Untuk memahami mengapa nasib petani jarang berubah, kita harus melihat siapa saja aktor yang memegang kendali di balik layar kebijakan. Sektor pertanian melibatkan rantai pasok yang panjang, dan di sanalah relasi kekuasaan yang timpang bekerja
Korporasi dan Oligarki Pangan :
Pembuat kebijakan sering kali lebih mendengarkan masukan dari korporasi pupuk, benih hibrida, atau kartel importir besar ketimbang keluhan kelompok tani. Kapitalisasi sektor pertanian membuat petani gurem kehilangan kedaulatan atas benih dan pupuk mereka sendiri.
Ketergantungan Struktur :
Petani ditempatkan di posisi paling bawah dalam piramida kekuasaan ekonomi. Mereka tidak memiliki posisi tawar untuk menentukan harga jual (price taker), sementara harga input produksi (pupuk, obat-obatan) terus dikendalikan oleh pasar yang oligopolistik.
Ketika politik anggaran dan regulasi—seperti reforma agraria yang mandek atau penyusutan lahan produktif demi proyek strategis nasional—lebih berpihak pada pemilik modal, maka politik pertanian sebenarnya sedang berjalan tanpa empati.
Nasib Petani : Menolak Menjadi Komoditas Lima Tahunan
Dampak dari carut-marut relasi kekuasaan ini bermuara pada satu hal : de-petanisasi. Generasi muda enggan turun ke sawah bukan karena mereka malas, melainkan karena mereka rasional. Mereka melihat profesi bertani tidak menjanjikan kepastian hidup. Menjadi buruh pabrik atau pekerja informal di kota dinilai lebih menjanjikan ketimbang bertaruh nasib di atas tanah yang kian menyusut dan harga jual yang tak menentu.
Jika tren ini dibiarkan, krisis pangan bukan lagi sekadar hantu menakutkan di masa depan, melainkan kepastian yang tinggal menunggu waktu.
Mengembalikan Pertanian pada Khitahnya
Pertanian tidak boleh hanya diletakkan sebagai arena perebutan suara atau alat justifikasi proyek pengadaan berskala besar yang rawan korupsi. Politik pertanian harus dikembalikan pada khitahnya : politik pembebasan dan kedaulatan.
Mengubah nasib petani membutuhkan keberanian politik (political will) untuk memutus rantai ketergantungan pada mafia pangan, menegakkan reforma agraria yang sejati, serta memperkuat kelembagaan petani lewat koperasi yang mandiri. Selama kebijakan publik kita masih rabun terhadap nasib petani dan hanya tajam pada kepentingan kekuasaan, maka jargon “swasembada” hanya akan menjadi dongeng pengantar tidur yang terus diulang di setiap mimbar kampanye.
