TERNATE – Meninggalnya seorang warga Pulau Moti setelah menunggu proses rujukan menggunakan ambulans laut mendapat sorotan tajam dari Direktur Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate, Safril Ismail.
Ia menilai peristiwa ini mengungkap persoalan serius dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat kepulauan yang harus segera dijelaskan dan dievaluasi oleh Pemerintah Kota Ternate.
“Ini bukan lagi sekadar soal ambulans terlambat. Ini soal nyawa manusia. Kalau seorang warga harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan rujukan sampai akhirnya meninggal, maka pemerintah harus menjelaskan di mana sistem itu gagal,” tegas Safril.
Ia mempertanyakan efektivitas sistem pelayanan kesehatan yang selama ini telah disiapkan Pemerintah Kota Ternate untuk masyarakat kepulauan. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan bahwa ambulans laut tersedia atau sistem rujukan telah dibuat. Ukuran keberhasilan pelayanan publik adalah ketika sistem tersebut benar-benar bekerja saat masyarakat berada dalam kondisi darurat.
“Jangan hanya sibuk menunjukkan bahwa ambulans laut ada dan prosedur rujukan sudah dibuat. Pertanyaannya, ketika warga Moti membutuhkan pertolongan, apakah sistem itu benar-benar bekerja?” ujarnya.
Safril menilai Pemerintah Kota Ternate harus berani mengevaluasi pelayanan dari hulu hingga hilir. Mulai dari pelayanan di puskesmas, proses penetapan rujukan, komunikasi antarfasilitas kesehatan, kesiapan armada, hingga waktu respons dan perjalanan menuju rumah sakit rujukan.
“Kalau prosedurnya ada tetapi responsnya lambat, berarti ada masalah dalam implementasi. Kalau armadanya ada tetapi tidak siap ketika dibutuhkan, berarti ada masalah dalam manajemen. Jangan semua persoalan kemudian ditutup dengan alasan geografis,” katanya.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah mengetahui karakter Kota Ternate sebagai daerah kepulauan. Karena itu, persoalan jarak dan transportasi seharusnya sudah menjadi bagian dari desain pelayanan kesehatan.
“Laut bukan alasan yang baru diketahui pemerintah hari ini. Pemerintah tahu Moti itu pulau. Justru karena itu sistem pelayanan harus dibuat lebih siap. Jangan masyarakat yang kemudian menanggung kelemahan sistem tersebut,” tegas Safril.
Safril juga meminta kasus ini tidak berhenti pada pernyataan belasungkawa. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
“Kami tidak ingin kasus ini berhenti pada belasungkawa. Keluarga korban dan masyarakat berhak mendapatkan penjelasan. Kalau ada keterlambatan, jelaskan penyebabnya. Kalau ada kesalahan dalam sistem, akui dan perbaiki,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jarak geografis tidak boleh membuat warga Moti menerima standar pelayanan yang lebih rendah dibandingkan masyarakat yang berada di pusat Kota Ternate.
“Warga Moti bukan warga kelas dua. Mereka bagian dari Kota Ternate dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pertolongan ketika berada dalam kondisi darurat,” katanya.
HMI Tuntut Langkah Konkret Pemkot Ternate
Atas peristiwa tersebut, LKMI HMI Cabang Ternate mendesak Pemerintah Kota Ternate untuk segera mengambil langkah konkret.
Pertama, meminta Pemerintah Kota Ternate dan Dinas Kesehatan angkat bicara secara terbuka mengenai kronologi meninggalnya warga Moti, termasuk waktu pasien dinyatakan membutuhkan rujukan, waktu permintaan ambulans dilakukan, proses koordinasi, hingga alasan terjadinya keterlambatan.
Kedua, meminta Pemkot Ternate melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rujukan kesehatan wilayah kepulauan, bukan hanya mengevaluasi keberadaan ambulans laut, tetapi juga mekanisme koordinasi, waktu respons, kesiapan petugas, dan kesiapan armada.
Ketiga, meminta pemerintah memastikan ambulans laut dalam kondisi benar-benar siaga dan memiliki mekanisme respons cepat, terutama untuk wilayah Moti, Hiri, dan Batang Dua.
Keempat, meminta Pemkot Ternate membuka standar atau target waktu respons pelayanan ambulans laut kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui standar pelayanan yang seharusnya mereka terima dan pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban apabila standar tersebut tidak terpenuhi.
Kelima, meminta adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelayanan kesehatan kepulauan, agar persoalan yang sama tidak kembali terjadi dan evaluasi tidak baru dilakukan setelah jatuhnya korban.
“Kami meminta Pemkot Ternate jangan defensif terhadap kritik. Anggap kasus ini sebagai alarm. Pemerintah harus menjelaskan, mengevaluasi, dan memperbaiki. Jangan sampai setelah kasus ini reda, semuanya kembali seperti biasa dan masyarakat kembali menunggu ketika keadaan darurat datang,” tegas Safril.
Ia menambahkan, pemerintah harus membuktikan bahwa sistem pelayanan kesehatan kepulauan bukan sekadar program di atas kertas.
“Kami ingin melihat pemerintah hadir dalam bentuk sistem yang bekerja. Karena bagi masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan, yang dibutuhkan bukan janji, bukan seremoni, dan bukan sekadar laporan keberhasilan. Yang dibutuhkan adalah pertolongan yang datang tepat waktu,” pungkas Safril.
