WEDA– Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlan Djumadil, mengadakan dan memimpin rapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Staf Ahli, para Asisten, serta seluruh pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lantai II Kantor Bupati pada Senin (26/01/2026) membahas progres pelaksanaan program sejak awal tahun serta sejumlah isu strategis pembangunan daerah.
Salah satu poin utama yang dibahas adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan Kecamatan Weda dan Weda Tengah, serta pengembangan kawasan peternakan di Kecamatan Weda Selatan.
“Saya minta untuk segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Untuk kawasan perikanan, kita bisa mencari solusi alternatif,” tegas Wakil Bupati.
Dalam rapat juga dibahas persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), di mana akan ada penjelasan khusus dari Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh desa yang akan melaksanakan Pilkades. Selain itu, terkait pemekaran desa, Kepala Dinas PMD menyampaikan bahwa tim verifikasi daerah telah memberikan persetujuan awal, namun masih ada beberapa indikator yang perlu diperbaiki terutama terkait batas-batas desa sebelum memasuki tahapan verifikasi pemerintah pusat.
“Untuk pemekaran desa agar Kepala Dinas PMD lebih proaktif supaya bisa secepatnya diakomodir. Segera lakukan rapat khusus agar saat di tingkat pusat nantinya tidak terkendala apapun,” ujar Wakil Bupati.
Pembahasan lainnya mencakup pembangunan RSUD, pengadaan lahan yang perlu segera disampaikan ke Dinas Perkim, serta penyelesaian jalan umum dan jalan tani. “Terkait jalan tani perlu segera dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, seperti Bagian Pemerintahan, Dinas PUPR, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mengingat masih adanya persoalan hukum dan klaim lahan masyarakat yang harus disikapi dengan penuh kehati-hatian,” tambah Sekretaris Daerah.
Selain itu, dibahas juga program SPBG Makanan Bergizi untuk wilayah 3T, di mana Halmahera Tengah memperoleh 10 titik dapur MBG yang lolos verifikasi pusat. Satu titik telah mencapai progres 100 persen, sementara lainnya berada pada kisaran 50 hingga 80 persen, dan seluruh persiapan untuk wilayah Pulau Yoi sudah siap untuk penilaian.
Sekretariat DPRD diminta segera menyiapkan laporan APBD untuk disampaikan kepada DPRD termasuk pembahasan terkait MCP. Wakil Bupati juga mengarahkan agar dilakukan rapat persiapan sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, serta menekankan agar dokumen melalui aplikasi Srikandi segera disampaikan untuk mendapatkan persetujuan.
Untuk persoalan PL, Dinas PUPR diminta segera menindaklanjuti dan melaporkan ke Inspektorat. Sedangkan untuk bagian ULP, beberapa OPD telah memasukkan perencanaan ke sistem dan yang lain diingatkan agar segera menginput perencanaan fisik maupun nonfisik guna memudahkan verifikasi dan penentuan prioritas.
Menutup rapat, Wakil Bupati mengingatkan, agar seluruh tugas tidak hanya dibebankan kepada satu staf saja, melainkan melibatkan tim kerja agar pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan optimal.
