WEDA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, sukses menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit tahun 2025 di Aula Perpustakaan Daerah pada hari Rabu, 1 Oktober 2025. Acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Halmahera Tengah, Dr. Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si.
Bupati Ikram Malan Sangadji (IMS) dalam arahannya menekankan pentingnya menjaga stabilitas hubungan industrial di tengah geliat investasi, terutama di sektor pertambangan, yang menarik banyak tenaga kerja dari berbagai daerah.
“Kondisi ini menuntut kesiapan pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja untuk menjaga stabilitas hubungan industrial,” ujarnya.
IMS menambahkan bahwa Halmahera Tengah mengalami perkembangan pesat dengan arus masuk tenaga kerja yang membawa konsekuensi sosial dan dinamika baru. Komunikasi intensif antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja menjadi kunci untuk menjaga hubungan industrial yang sehat dan adil.
Rakor ini juga dihadiri oleh perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Bupati Ikram menyoroti kontribusi iuran BPJS Ketenagakerjaan di Halmahera Tengah yang mencapai lebih dari Rp41 miliar dengan 94.715 tenaga kerja aktif.
“Ini adalah capaian besar yang menandakan tingkat kepatuhan perusahaan yang tinggi. Namun, yang terpenting adalah bagaimana manfaat perlindungan ini benar-benar dirasakan oleh pekerja, bukan hanya sekadar data,” tegasnya.
Ikram juga menekankan bahwa forum tripartit harus menghasilkan kebijakan yang berpihak pada pekerja sekaligus memberikan kepastian usaha bagi investor. Pemerintah daerah akan terus berperan dalam pengawasan dan pembinaan untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berharap Rakor LKS Tripartit ini dapat menciptakan sinergi yang memperkuat hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, sejalan dengan tujuan pembangunan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
