SOFIFI– Pembangunan jalan Trans Kie Raha yang direncanakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Serly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe telah mengalir dukungan luas dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga organisasi kemasyarakatan.
Proyek ini diproyeksikan akan membawa dampak positif yang signifikan bagi seluruh wilayah provinsi, terutama di daratan Halmahera yang selama ini menghadapi masalah keterisolasian.
Strategis untuk Mengatasi Masalah Klasik Maluku Utara
Pemerhati Sosial Maluku Utara, Hasan Bahta mengatakan proyek Jalan Trans Kie Raha dianggap sebagai inisiatif strategis untuk mengatasi dua masalah utama di Maluku Utara: keterisolasian antarwilayah dan biaya logistik yang tergolong tinggi. Dirancang sebagai “tulang punggung” transportasi darat di Halmahera, jalan ini akan menghubungkan beberapa wilayah strategis, antara lain Tidore Kepulauan (tempat ibu kota provinsi Sofifi), Kabupaten Halmahera Tengah (Kobe), dan Kabupaten Halmahera Timur (Ekor-Buli).
Dengan beroperasinya jalan ini, jarak tempuh dari Halmahera Timur ke Sofifi yang sebelumnya memakan waktu lama akan menjadi lebih cepat dan dekat. Hal ini diharapkan mempermudah koordinasi pemerintahan antarwilayah serta memfasilitasi aktivitas sehari-hari warga, seperti perjalanan dan distribusi barang hasil bumi.
Dukungan Masyarakat dan Organisasi Kemandirian
Di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, rencana pembangunan proyek ini juga mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat. Hasan, salah satu warga Desa Sumber Sari Kecamatan Weda Selatan, mengatakan bahwa masyarakat mendukung penuh program ini untuk mempermudah akses ketika membawa hasil perikanan dan perkebunan. “Ruas jalan ini menghubungkan beberapa kabupaten di Maluku Utara, jadi bakal jadi akses penting bagi warga Halteng, Haltim, hingga Sofifi,” ungkapnya.
Selain itu, dukungan juga datang dari Garda Muda Fagogoru yang dipimpin Sunarwan Mohtar. Menurutnya, pembangunan Jalan Trans Kie Raha akan membangun peradaban, menjahit jarak antar kecamatan dan kabupaten, serta mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. “Jalan ini menjadi pilihan karena sering terjadi longsor di ruas-ruas jalan sebelumnya,” katanya.
Sunarwan juga menekankan bahwa Jalan Trans Kie Raha tidak akan menggangu reservasi jalan lintas Halmahera yang berstatus jalan nasional. Sebaliknya, proyek ini akan semakin mempermudah dan mempercepat alur distribusi, mengurangi harga barang, meningkatkan efisiensi waktu, serta meminimalkan resiko kerusakan dan kehilangan barang. “Ketakutan bahwa jalan ini hanya untuk mobilitas perusahaan tambang adalah berlebihan, karena jalur konvensional sebelumnya juga sering dilewati bersama,” jelasnya.
Katalisator Pertumbuhan Ekonomi dan Konektivitas
Selain memudahkan mobilitas, Jalan Trans Kie Raha juga dipandang sebagai katalisator untuk meningkatkan kemandirian ekonomi provinsi. Dalam keadaan darurat, jalur ini juga diharapkan lebih cepat dan memudahkan tindakan penyelamatan.
Sunarwan menambahkan bahwa pernyataan kontra dari beberapa Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan anggota DPRD Provinsi tampak tidak memahami suasana kebatinan masyarakat dan parsial dalam memecahkan masalah Maluku Utara. “Sebagai wilayah yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dan Indonesia, sesuai rilis BPS tahun 2023 hingga 2025, tentu tidak berlebihan kalau jalan ini menjadi prioritas pembangunan gubernur,” tandasnya.
Secara keseluruhan, proyek Jalan Trans Kie Raha menjadi deklarasi komitmen Pemerintah Provinsi untuk mengubah Maluku Utara dari provinsi yang terisolasi menjadi wilayah yang terkoneksi dan terintegrasi dengan baik, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
