SOFIFI – Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara dikritik tajam karena berjalan lambat bahkan terhenti total. Kepala Dinas PUPR, Risman Iriyanto Djafar, dinilai lebih banyak melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta, sementara tugas pokoknya mengurus pembangunan dan pelayanan publik tertunda jauh.
Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi belanja modal dinas ini tertinggal jauh dibandingkan instansi lain, padahal anggaran miliaran rupiah sudah disiapkan untuk perbaikan jalan rusak, pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, dan prasarana lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Berkas-berkas penting mulai dari naskah kontrak, perubahan perjanjian, hingga usulan pencairan dana menumpuk berbulan‑bulan hanya menunggu tanda tangan kepala dinas.
Seringnya keberangkatan Risman ke Jakarta membuat seluruh alur keputusan terhenti. Tidak ada pelimpahan wewenang yang jelas kepada pejabat lain, sehingga staf tidak berani mengambil langkah apapun. Akibatnya pelaksana pekerjaan terpaksa menunda kegiatan di lapangan, padahal musim hujan sudah mulai dekat dan berisiko merusak kemajuan pembangunan. Target penyerapan anggaran 75 persen pada akhir tahun kini terlihat sulit dicapai.
Masyarakat dan pelaku usaha berharap pemerintah provinsi segera menindaklanjuti hal ini. “Kami butuh jalan yang layak, air bersih, dan jembatan penghubung, bukan pemimpin yang lebih sering berada di bandara daripada di kantornya. Anggaran rakyat harus dipakai membangun, bukan hanya membiayai perjalanan dinas yang berlebihan,” ujar salah satu pengamat pembangunan daerah.
Berbagai kalangan meminta pimpinan daerah mengevaluasi kinerja tersebut. Jika tidak mampu memimpin dan menyelesaikan tugasnya, maka langkah perubahan kepemimpinan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan demi kepentingan kemajuan Maluku Utara.
