Oleh: Jumahir Nawawi
Di Dotte, profesi bukan hanya sekadar pekerjaan, melainkan warisan hidup. Ayah menggarap kebun pala, kelapa, dan cengkeh yang dijaga turun-temurun. Ibu merawat hasil bumi, menjemur pala, menyiapkan makanan dari ikan segar hasil memancing ayah di laut. Tanahnya subur, lautnya ramah, sungainya jernih. Semua ini adalah rahmat Allah, dan harmoni yang dibangun leluhur dan diwariskan kepada anak cucu.
Namun kini, harmoni itu sedang terkepung. Izin-izin tambang yang mereka sebut “investasi” mulai merangkak masuk.
Karl Marx, dalam Das Kapital, sudah memperingatkan: “Akumulasi kekayaan di satu pihak berarti akumulasi kesengsaraan di pihak lain.” Para kapitalis datang dengan bahasa manis, tapi cakar mereka siap mengoyak tanah yang subur ini. Dan yang lebih menusuk hati, mereka diundang oleh para pejabat, dari kursi empuk di Jakarta sampai kantor bupati.
Di atas kertas, sejak berlakunya Undang-Undang Minerba yang direvisi tahun 2020, kewenangan penuh pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ada di tangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap berperan besar melalui rekomendasi teknis, penyediaan lahan, hingga “pengkondisian” masyarakat. Artinya, jika pusat dan daerah sepakat, izin bisa turun kapan saja, bahkan tanpa konsultasi memadai kepada warga yang terdampak langsung.
Kita tahu apa yang terjadi setelahnya. Kebun hancur, laut keruh, tanah retak, dan sungai mati. Makanan tradisional yang dulu diambil langsung dari alam perlahan hilang, memaksa warga bergantung pada pasokan dari luar yang harganya mencekik. Edward Abbey pernah menulis dalam The Monkey Wrench Gang: “Pertumbuhan demi pertumbuhan adalah ideologi sel kanker.” Dan kanker itu kini sedang dipelihara oleh pemerintah, dibiarkan menggerogoti Halmahera Tengah demi kepentingan segelintir orang.
Dampaknya tidak berhenti pada tanah dan laut. Generasi muda ikut jadi korban. Ketika sumber penghidupan hancur, orang tua kehilangan kemampuan membiayai sekolah anak. Beberapa anak harus putus sekolah untuk membantu keluarga di kebun dan menjadi buruh kasar. Pendidikan yang seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan berubah menjadi pintu yang tertutup rapat. Apa yang dulu diimpikan orang tua untuk anaknya kini terancam lenyap, digantikan realitas pahit dari tanah yang dijarah.
Para pejabat bicara soal “kemajuan” di depan kamera, tapi di belakang meja mereka menandatangani kontrak yang menjual hutan, laut, dan tanah rakyat. Mereka lupa, setiap hektar tanah yang dilepas adalah setiap profesi yang mati: nelayan tanpa laut, petani tanpa kebun, anak-anak tanpa masa depan.
Naomi Klein dalam This Changes Everything menulis: “Apa yang kita hadapi bukan sekadar krisis lingkungan, tetapi benturan langsung antara kapitalisme dan planet ini.” Benturan itu sekarang mengetuk pintu masyarakat Dotte, dibawa masuk oleh tangan penguasa.
Kapitalisme tidak datang untuk memberi. Ia datang untuk menguras. Dan para pejabat kita, dari pusat hingga lokal, telah menjadi pintu gerbangnya. Bagi mereka, angka di laporan lebih berharga dari air bersih di gelas warga. Tapi bagi kita, tanah ini adalah hidup, laut ini adalah dapur, masa depan ini adalah warisan yang tak ternilai, dan pendidikan anak-anak kita adalah cahaya yang harus dijaga.
Dan kepada seluruh elemen kekuasaan di kursi empuk dari pusat hingga meja rapat di desa-desa, ingatlah: kalian bisa bersembunyi di balik aturan, berkilah dengan angka pertumbuhan, atau menyebut perampasan ini sebagai “pembangunan,” tapi sejarah mencatat siapa yang berpihak pada rakyat dan siapa yang menjualnya. Kapitalisme bisa membeli tanah, laut, bahkan suara-suara di gedung pemerintahan, tapi ia tidak bisa membeli kesadaran rakyat yang telah bangkit. Dan ketika rakyat bersatu, tidak ada jabatan, tidak ada modal, tidak ada investasi yang cukup kuat untuk membungkam gelombang perlawanan.
#JagaDotte
#TolakInvestasiPerusak
#AntiKapitalisme
