HALTENG – Mahalnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tingkat pengecer serta dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi menjadi sorotan utama Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Menanggapi keluhan masyarakat, komisi ini mendesak pengawasan yang lebih ketat agar harga kembali wajar dan pasokan tepat sasaran.
Rapat kerja digelar bersama Bagian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDA) di Ruang Rapat DPRD Halteng, Selasa (19/5/2026). Pertemuan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas banyaknya laporan warga yang merasa dirugikan akibat lonjakan harga dan perbedaan harga yang cukup signifikan di berbagai kecamatan.
Hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi II Lukman Esa, S.IP, Wakil Ketua Nofiyanti Anwar, S.I.K, Sekretaris Komisi II Ibrahim Layn, serta anggota Moh. Rohadi Do Iskandar dan Devi Dodi Diantoro, S.T.P. Turut hadir Kepala Sub Bagian ESDA Muhammad Arfan Umar, S.Sos beserta jajarannya.
Dalam pembahasan, Komisi II menilai kenaikan harga yang terjadi sudah tidak wajar dan berpotensi memberatkan beban hidup masyarakat, terutama bagi nelayan dan petani. Pimpinan rapat mengingatkan agar penyalur maupun pengecer tidak mengambil keuntungan berlebihan dari kebutuhan pokok warga.
“BBM bersubsidi ini hak masyarakat kecil dan sektor produktif. Tidak boleh ada penimbunan atau penyalahgunaan yang justru membuat harga melonjak di pasaran,” tegas Komisi II.
Rapat juga meminta Bagian ESDA untuk memaparkan data kuota subsidi serta mekanisme pengawasan yang berjalan selama ini. Sebagai kesepakatan akhir, kedua belah pihak menyepakati langkah konkret berupa inspeksi mendadak ke agen, pangkalan, hingga pengecer. Selain itu akan dilakukan evaluasi sistem distribusi serta penegakan sanksi tegas bagi yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Sub Bagian ESDA menyatakan siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi guna menstabilkan harga dan menjamin pasokan BBM bagi masyarakat Halmahera Tengah.
