TERNATE – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Maluku Utara, gelombang protes dari kalangan internal organisasi kian menguat. Rencana penyelenggaraan acara ini menuai kritik tajam, salah satunya datang dari mantan pengurus HIPMI Malut, Rafik Kailul, yang mempertanyakan dasar hukum dan urgensi digelarnya musyawarah tersebut untuk ketiga kalinya dalam satu periode kepengurusan.
Rafik menyoroti bahwa pelaksanaan Musdalub kali ini merupakan upaya musyawarah ketiga yang dipaksakan berjalan. Padahal, pada dua tahapan Musda sebelumnya, proses pemilihan telah berjalan dan menghasilkan dua nama ketua umum terpilih, masing-masing Rio C. Pawane dan Firdaus Amir. Namun hasil kedua musyawarah tersebut dinilai terabaikan tanpa kejelasan yang memadai.
“Badan Pengurus Pusat (BPP) harus menjelaskan secara terbuka kepada kami semua, alasan mengapa dua Musda sebelumnya dianggap tidak sah. Musda pertama yang memenangkan Rio tidak diakui, begitu pula Musda kedua yang memenangkan Firdaus Amir. Sampai saat ini kami belum mendapatkan penjelasan resmi yang jelas terkait hal ini,” tegas Rafik.
Ia juga mengungkapkan kekecewaan mendalam terkait investasi waktu, tenaga, dan materi yang telah dikeluarkan pada dua proses sebelumnya. Menurutnya, para kandidat yang bertarung telah menyetor uang pendaftaran hingga ratusan juta rupiah, namun seluruh proses tersebut berakhir sia-sia karena tidak pernah ada pelantikan resmi bagi para pemenang.
“Kini BPP malah ingin menggelar musyawarah yang ketiga. Kami menduga kuat hasilnya nanti akan sama saja, berjalan namun ujungnya tak ada kejelasan,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Tak hanya soal pelaksanaan, Rafik juga menyayangkan langkah BPP dalam menyusun tim persiapan. Ia menyoroti penunjukan Mohdar Bailusy sebagai bagian dari tim penjaga atau caretaker. Padahal, pada Musda pertama di periode ini, Mohdar menjabat sebagai Koordinator Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC).
“Pada Musda pertama, Mohdar adalah koordinator SC. Artinya secara tidak langsung ia sudah gagal menyelesaikan tugasnya karena saat itu tidak ada ketua terpilih yang berhasil dilantik.
Anehnya, ia justru kembali dilibatkan. Yang lebih penting, Mohdar sendiri tidak pernah menjelaskan kepada publik maupun anggota, alasan mengapa BPP mengabaikan hasil Musda sebelumnya dan malah memaksakan Musdalub baru,” cecar Rafik.
Padahal, lanjutnya, proses kedua Musda tersebut berlangsung dengan pengawasan dan kehadiran langsung dari pimpinan pusat. Musda pertama saat Rio terpilih dihadiri langsung oleh Ketua OKK BPP HIPMI.
Sementara pada Musda kedua yang memenangkan Firdaus Amir, turut hadir dan membuka acara secara resmi Ketua Umum BPP HIPMI. Fakta ini semakin memperkuat keraguan para anggota terhadap sikap pusat yang kini menolak mengakui hasilnya.
“Kami membutuhkan kejelasan, bukan kebingungan yang berlarut-larut. Mengapa hasil dari dua Musda sebelumnya tidak diakomodasi? Pertanyaan ini harus dijawab secara transparan sebelum langkah baru diambil,” pungkasnya.
