HALSEL – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bacan, mendesak DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus). Langkah ini diminta guna mengusut sejumlah masalah krusial yang terjadi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Bidang Perguruan tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Bacan, Askun Usman, kepada awak media, Minggu (24/5/2026).
Menurutnya, pihaknya menduga ada sejumlah ketimpangan dalam pengelolaan rumah sakit, mulai dari penundaan pembayaran Jasa Pelayanan (Jaspel) bagi Tenaga Kesehatan (Nakes), hingga kejelasan pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kedua persoalan ini dinilai mendesak dan harus menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
“Penundaan pembayaran Jaspel bagi Nakes di RSUD Labuha sudah seharusnya menjadi perhatian serius bagi DPRD Halsel. Sebab, Jaspel adalah hak normatif yang dilindungi regulasi. Hal ini diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan, serta Permenkes Nomor 6 Tahun 2022,” tegas Askun.
Ia mempertanyakan komitmen pelaksanaan aturan di daerah, mengingat payung hukum sudah diterbitkan namun kenyataan di lapangan belum berubah.
“Sehingga sudah seharusnya lembaga legislatif ini bersikap melalui fraksi-fraksi guna membentuk Pansus guna mengusut lebih jauh masalah ini. Sebab, sepengetahuan kami peraturan kepala daerah telah diterbitkan, akan tetapi kenapa belum juga direalisasikan hingga saat ini?” tanyanya menyoroti ketidakpastian pencairan hak para tenaga medis dan penunjang.
Selain persoalan kesejahteraan tenaga kesehatan, hal lain yang dinilai patut dipertanyakan dan wajib menjadi rekomendasi utama dalam pembahasan Pansus nanti adalah transparansi pengelolaan anggaran BLUD yang selama ini dijalankan oleh manajemen RSUD Labuha.
“Kami patut menduga ada hal yang kurang jelas terkait dengan pengelolaan anggaran BLUD yang selama ini dikelola oleh pihak manajemen RSUD Labuha. Mulai dari berapa besar pendapatannya per tahunnya, uang tersebut diperuntukkan dan digunakan ke mana saja? Ini yang mesti diusut secara rinci dan terbuka,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, organisasi mahasiswa ini menuntut DPRD Halsel tidak tinggal diam dan segera bekerja mengungkap fakta yang sesungguhnya.
“Olehnya itu kami meminta DPRD segera mengusut tuntas masalah ini sampai ke akar-akarnya, agar tidak ada lagi keraguan masyarakat maupun ketidakadilan bagi para tenaga kesehatan di RSUD Labuha,” tukasnya.
