HALSEL – Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Selatan, Farid Husen, mulai menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Ia diduga kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan instansi keuangan daerah. Jumat (22/5/2026).
Sejumlah pihak menilai lemahnya koordinasi dan buruknya manajemen pencairan anggaran membuat proses pelayanan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berjalan lamban dan tidak jelas. Kondisi ini disebut memicu keresahan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Keluhan paling banyak datang dari proses pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) yang hingga kini disebut masih menumpuk di meja BPKAD tanpa kepastian. Padahal, banyak OPD telah lebih dulu memasukkan berkas sesuai prosedur dan tahapan administrasi yang berlaku.
Akibat keterlambatan tersebut, banyak hak‑hak pegawai maupun kegiatan dan realisasi anggaran daerah dikabarkan belum terselesaikan meski waktu pencairan sudah sangat mendesak. Situasi ini bahkan terus berlarut hingga menjelang momentum Hari Raya Idul Adha.
Sejumlah pegawai dan masyarakat Halmahera Selatan mempertanyakan keseriusan pimpinan BPKAD dalam mengelola keuangan daerah. Mereka menilai Farid Husen gagal menunjukkan kepemimpinan yang sigap dan responsif dalam menyelesaikan persoalan pencairan anggaran.
Tidak sedikit yang menilai kondisi ini mencerminkan buruknya tata kelola internal di tubuh BPKAD Halsel. Keterlambatan pencairan dinilai bukan lagi persoalan teknis biasa, melainkan sudah mengarah pada lemahnya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan instansi.
Selain menghambat jalannya program pemerintah, keterlambatan pencairan anggaran juga berdampak langsung terhadap aktivitas pelayanan dan operasional sejumlah OPD. Banyak kegiatan disebut tertunda karena anggaran belum kunjung direalisasikan.
Ironisnya, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi yang dianggap memuaskan terkait lambannya proses pencairan tersebut. Sikap diam dari pihak BPKAD justru memicu berbagai spekulasi dan memperbesar kekecewaan di internal pemerintahan.
Masyarakat pun meminta Bupati Halmahera Selatan segera mengevaluasi kinerja pimpinan BPKAD agar persoalan keterlambatan pencairan anggaran tidak terus berulang. Evaluasi dianggap penting demi menjaga stabilitas pelayanan pemerintahan dan kepercayaan publik.
Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa pembenahan serius, maka bukan tidak mungkin kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Halmahera Selatan akan semakin merosot. Pemerintah daerah diminta tidak tutup mata terhadap persoalan yang kini menjadi sorotan banyak pihak.
