TERNATE – Gelombang penolakan terhadap pencalonan Abdul Kadir Uswanas dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Maluku Utara terus menguat. Sejumlah pengurus Badan Pengurus Cabang (BPC) secara terbuka menyampaikan keberatan atas kemunculan nama tersebut, dengan menyoroti adanya ikatan keluarga di lingkungan pengurus serta minimnya rekam jejak kaderisasi yang bersangkutan di organisasi.
Penolakan ini muncul setelah nama Abdul Kadir Uswanas santer disebut-sebut akan maju sebagai calon Ketua Umum HIPMI Maluku Utara. Langkah tersebut langsung menuai respons kritis dari para kader dan pengurus di daerah, yang mempertanyakan dasar dan kelayakan pencalonan tersebut. Pasalnya, Abdul Kadir dinilai tidak memiliki sejarah panjang maupun perjalanan proses kaderisasi yang kuat di lingkungan HIPMI Maluku Utara.
Kekhawatiran lain yang mengemuka adalah momentum Musdalub yang seharusnya menjadi ajang konsolidasi dan penguatan organisasi, justru berpotensi berubah menjadi arena perebutan pengaruh semata, guna kepentingan menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI.
Salah satu Ketua BPC HIPMI di wilayah Maluku Utara menegaskan bahwa prinsip utama organisasi adalah kepemimpinan yang lahir dari rahim sendiri, yang tumbuh dan berproses di daerah, bukan figur yang muncul ke permukaan hanya karena kedekatan hubungan dengan pihak-pihak tertentu yang sedang memegang kendali.
“Ini adalah ruang bagi kami para kader dan pengurus untuk menentukan pemimpin HIPMI Maluku Utara ke depan. Jangan sampai kepentingan sesaat menjelang Munas membuat arah dan tujuan organisasi ini menjadi hilang,” tegasnya, Minggu (31/5/2026).
Para pengurus menilai, pencalonan Abdul Kadir Uswanas sulit untuk dilepaskan dari posisi kakaknya, Mafa Uswanas, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Tim Caretaker HIPMI Maluku Utara. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan persepsi negatif di kalangan kader, karena dinilai tidak mencerminkan semangat kaderisasi yang selama ini dijaga dan dirawat dalam tubuh organisasi.
“Masalah intinya bukan sekadar soal hubungan keluarga. Tetapi organisasi ini memiliki mekanisme, memiliki aturan main, dan memiliki kader-kader yang selama bertahun-tahun bekerja keras membesarkan nama HIPMI di Maluku Utara,” ujar sumber tersebut.
Ia menambahkan, sejauh ini masih banyak tersedia kader internal yang memiliki kapasitas mumpuni, pengalaman organisasi yang panjang, serta rekam jejak kepemimpinan yang jelas dan layak untuk dipertimbangkan memimpin HIPMI Maluku Utara.
“Abdul Kadir memang bagian dari keluarga besar HIPMI secara umum. Namun perlu diingat, beliau tidak pernah berproses di HIPMI Maluku Utara. Sementara di sini, banyak kader yang tumbuh dari bawah, aktif membangun organisasi di akar rumput, dan sangat memahami secara nyata persoalan yang dihadapi para pengusaha muda di daerah ini,” jelasnya.
Sejumlah pengurus BPC juga mengingatkan, kemunculan figur yang tidak memiliki ikatan kuat dengan proses kaderisasi lokal sangat berpotensi menimbulkan preseden buruk di masa depan. Mereka khawatir, jika hal ini dibiarkan, HIPMI perlahan akan kehilangan identitas aslinya sebagai organisasi kader, apabila penentuan pemimpin hanya didasarkan pada kepentingan jangka pendek.
“HIPMI bukanlah harta warisan keluarga. Organisasi ini dibangun dengan keringat dan perjuangan kader-kader yang naik dari bawah. Karena itu, kepemimpinan di sini harus lahir dari proses yang sehat, transparan, dan demokratis, bukan karena kedekatan hubungan atau kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya kembali.
Atas dasar itu, para pengurus meminta agar pelaksanaan Musdalub dikembalikan kepada tujuan awal pendiriannya, yaitu memilih pemimpin yang benar-benar mendapat legitimasi luas dari para kader dan pengurus di seluruh daerah, bukan sekadar untuk memenuhi agenda politik sesaat menjelang Munas.
“Jangan karena ingin mengejar kepentingan sesaat, lalu organisasi profesi yang selama ini menjadi rumah besar bagi pengusaha muda di Maluku Utara justru harus dikorbankan. Kami ingin HIPMI tetap berdiri tegak sebagai organisasi yang independen, bermartabat, dan dihormati,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi maupun tanggapan yang disampaikan oleh Mafa Uswanas maupun Abdul Kadir Uswanas terkait gelombang penolakan yang disampaikan secara terbuka oleh sejumlah pengurus BPC HIPMI Maluku Utara tersebut.
