HALSEL – Kasus dugaan investasi Zahra Berkah kini meluas ke Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Sejumlah korban di wilayah tersebut resmi melaporkan dugaan kerugian investasi ini ke Polres Halmahera Selatan pada Kamis, 24 September 2026.
Total kerugian yang dialami para korban ditaksir mencapai lebih dari Rp2 miliar. Para korban berharap laporan yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti melalui proses hukum yang transparan, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Pelaporan ini dilakukan menyusul perkembangan perkara serupa di Polres Ternate, yang sebelumnya telah menetapkan pihak terkait dalam investasi Zahra Berkah sebagai tersangka.
Korban Minta Penanganan Segera Dilakukan
Para korban di Halmahera Selatan berharap laporan mereka tidak berhenti pada tahap pengaduan semata, melainkan segera diproses melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Mereka juga mendesak adanya koordinasi antara Polres Halmahera Selatan dan Polres Ternate agar penanganan perkara berjalan efektif, mengingat dugaan tindak pidana ini diduga telah menimbulkan kerugian di beberapa wilayah.
“Harapan kami, laporan ini segera diproses. Apakah nantinya ditangani langsung oleh Polres Halmahera Selatan atau dikoordinasikan dan digabungkan dengan perkara yang sudah lebih dahulu ditangani Polres Ternate, yang terpenting hak-hak korban mendapatkan kepastian hukum,” demikian harapan para korban.
Kerugian Miliaran Rupiah, Korban Menanti Keadilan
Dengan nilai kerugian yang mencapai miliaran rupiah, para korban meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian serius. Penanganan secara terkoordinasi dinilai penting agar seluruh kerugian dapat terdata, diperiksa, dan ditindaklanjuti secara menyeluruh.
Para korban berharap proses hukum tidak hanya berfokus pada perkara yang telah ditangani di Ternate, tetapi turut memperhatikan laporan warga Halmahera Selatan.
Didesak Koordinasi Polres Halsel–Polres Ternate
Mengingat perkara di Ternate telah memasuki tahap penetapan tersangka, para korban di Halsel meminta kedua institusi kepolisian menyinergikan penanganan. Koordinasi diharapkan memperjelas mekanisme, termasuk kemungkinan penggabungan perkara sesuai ketentuan hukum acara pidana, tanpa mengabaikan hak setiap korban.
Bagi para korban, persoalan ini bukan sekadar angka kerugian, melainkan menyangkut kepercayaan, hak, dan harapan untuk memperoleh keadilan. Kini mereka menanti langkah konkret Polres Halmahera Selatan dan berharap proses hukum berjalan hingga tuntas.
