HALSEL – Partai Gerindra menegaskan sikap tegas terhadap dugaan penyelewengan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis solar. Sebuah langkah nyata pun disiapkan, di mana partai berlambang Garuda tersebut menjanjikan imbalan senilai Rp10 juta bagi warga yang berani melapor lengkap disertai bukti yang sahih.
“Partai Gerindra menyiapkan Rp10 juta bagi siapa pun masyarakat yang memberikan informasi mengenai penyelewengan BBM subsidi, khususnya solar,” ujar Ketua DPP Partai Gerindra, Bambang Haryadi, dalam keterangannya pada Sabtu (14/3/2026).
Bambang mengajak masyarakat tidak berdiam diri jika menemukan aktivitas yang mencurigakan dalam rantai penyaluran BBM. Bukti yang dikumpulkan berupa rekaman gambar, video, atau keterangan kejadian dapat disampaikan langsung kepada pengurus partai di daerah maupun anggota Fraksi Gerindra di lembaga perwakilan rakyat.
“Silakan rekam aktivitas yang diduga merupakan penyelewengan, lalu serahkan buktinya kepada pengurus Gerindra setempat, baik di DPC maupun kepada anggota Fraksi di tingkat kabupaten atau kota,” tambahnya.
Sikap tegas dari pusat tersebut disambut baik sekaligus segera ditindaklanjuti oleh jajaran sayap partai. Ketua Pengurus Cabang Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Kabupaten Halmahera Selatan, Rosita Syarif, menyatakan siap memperkuat pengawasan bersama seluruh jajaran di wilayahnya.
Hal ini diperkuat dengan adanya sejumlah keluhan yang mulai masuk ke pihaknya terkait ketidakmerataan pasokan maupun dugaan permainan harga di beberapa titik lokasi. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan utama berada di Kecamatan Bacan Timur, tepatnya di Desa Babang.
“Kami sudah menerima laporan dari masyarakat. Ada keluhan soal dugaan kecurangan dalam distribusi BBM di beberapa titik, termasuk di wilayah Bacan Timur, khususnya Babang. Ini tidak boleh dianggap hal yang biasa saja,” ungkap Rosita saat dikonfirmasi pada Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, BBM merupakan kebutuhan pokok yang sangat menunjang kehidupan banyak lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap kecurangan baik pada jenis bersubsidi maupun non-subsidi harus dibongkar agar tidak merugikan warga kecil yang paling membutuhkan.
Rosita juga menegaskan bahwa pengawasan tidak sekadar berhenti pada pendengaran keluhan semata. Pihaknya berencana melibatkan insan pers serta pihak terkait untuk turun langsung memantau, menelusuri alur, dan memastikan penyaluran berjalan sesuai aturan.
“Kami akan libatkan wartawan dan pihak lain untuk ikut mengawasi. Ini bukan untuk mencari panggung, melainkan memastikan distribusi BBM berjalan lurus, adil, dan tidak dimainkan pihak yang ingin mengambil keuntungan di tengah kesulitan orang lain,” tegasnya.
Ia pun kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta memantau mulai dari stasiun pengisian, pengecer, angkutan pengangkut, hingga lokasi yang diduga sebagai tempat penampungan tidak resmi. Masyarakat diminta tidak ragu melapor selama memiliki bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Siapa pun yang melihat ada penyimpangan, segera laporkan. Jangan merasa takut, karena BBM ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika dimainkan, maka nelayan, sopir, petani, pelaku usaha kecil, dan warga biasa lah yang akan paling menderita,” ucapnya.
Rosita menjamin, jika ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran, pihaknya tidak akan berhenti di tingkat daerah saja. Laporan akan diteruskan hingga ke pusat agar pelaku yang terbukti melanggar bisa diproses sesuai sanksi hukum yang berlaku.
“Kami tidak akan segan membawa laporan ini ke tingkat pusat. Siapa pun yang terbukti menyelewengkan BBM harus dipertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan sampai hak rakyat kecil justru berubah menjadi keuntungan segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Rosita.
