WEDA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menggelar rapat evaluasi dan pembahasan Analisis Beban Kerja (ABK) serta pemerataan penempatan guru di seluruh wilayah kabupaten.
Rapat yang berlangsung di Lantai II Ruang Rapat Bupati, Rabu (19/8/2026) ini dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji, didampingi Wakil Bupati Ahlan Djumadil, Kepala Dinas Pendidikan Muksin Ibrahim, Kepala BKPSDM Arman Alting.
Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Fokus utama bukan hanya menambah jumlah guru, melainkan memastikan sebaran tenaga pendidik tepat sasaran dan tidak lagi terjadi ketimpangan yang merugikan peserta didik.
Evaluasi ini menjadi agenda penting Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk meninjau kembali data terbaru terkait jumlah guru, rasio guru dan siswa, sebaran tenaga pendidik, serta kebutuhan tenaga pengajar di masing-masing sekolah dan wilayah. Selain pemerataan guru, rapat juga membahas penataan tenaga pendidikan, kejelasan status kepegawaian, hingga pembenahan sarana dan prasarana sekolah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pendidikan di Halmahera Tengah.
Dalam arahannya, Bupati Ikram M. Sangadji (IMS) menegaskan bahwa data yang akurat adalah fondasi kebijakan yang tepat. Seluruh tenaga pengajar wajib terdata lengkap dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), karena dari sanalah pemerintah dapat memetakan kebutuhan nyata dan mendistribusikan guru secara proporsional.
“Di Dapodik, semuanya harus didaftarkan. Kita memiliki satu portal, yaitu Portal Dapodik. Tolong semuanya didaftarkan melalui portal tersebut, termasuk guru-guru P3K paruh waktu,” tegasnya.
IMS menilai kejelasan data akan memudahkan pemerintah dalam melakukan perencanaan, penataan, serta evaluasi kebutuhan tenaga pendidik di seluruh wilayah Halmahera Tengah. Tanpa data yang lengkap dan akurat, pemerataan tenaga pengajar sulit terwujud.
Selain persoalan pendataan, kejelasan status tenaga kerja juga menjadi sorotan dalam rapat tersebut. Pemerintah daerah memastikan setiap orang yang bekerja memiliki status yang jelas, terutama dalam menghadapi kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah terkait tenaga kontrak maupun bentuk status kepegawaian lainnya.
Menurut orang nomor satu di Pemkab Halteng, ini juga persoalan status tenaga kerja tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan, sebab kepastian status tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan pekerjaan, tetapi juga menyangkut hak dan pembayaran yang diterima oleh tenaga kerja. Karena itu, penataan tenaga pendidikan perlu dilakukan berdasarkan data yang akurat serta ketentuan yang berlaku, agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun kepegawaian di kemudian hari.
IMS juga menekankan bahwa penataan guru harus mengacu pada rasio jumlah guru dan murid serta mempertimbangkan zona penempatan. Pemerataan tenaga pendidik dinilai penting agar tidak terjadi penumpukan guru di satu sekolah, sementara sekolah lain masih mengalami kekurangan tenaga pengajar.
“Kalau distribusinya sudah baik, semuanya harus diidentifikasi, termasuk ketersediaan rumah guru,” katanya.
Menurutnya, pemetaan kebutuhan guru harus dilakukan secara menyeluruh, sekaligus mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing sekolah. Daerah yang sulit dijangkau juga harus mendapat perhatian khusus agar pelayanan pendidikan tidak tertinggal.
Bupati menyoroti adanya sejumlah rumah guru yang telah dibangun, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena tidak ditempati. Kondisi ini dinilai perlu dievaluasi agar fasilitas yang telah dibangun pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi tenaga pendidik dan mendukung proses belajar mengajar.
Selain rumah guru, pembenahan sarana dan prasarana sekolah juga harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan luas lahan, kebutuhan sekolah, kondisi wilayah, serta kemampuan anggaran daerah.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mendorong agar penataan tenaga pendidikan ke depan tidak hanya berorientasi pada jumlah guru, tetapi juga mempertimbangkan rasio guru–murid, kompetensi, zonasi, kebutuhan sekolah, ketersediaan rumah guru, hingga kemampuan anggaran daerah.
Melalui evaluasi Analisis Beban Kerja dan pemerataan guru ini, pemerintah daerah berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan tenaga pendidik di setiap sekolah. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pendidikan yang lebih tertib, transparan, efektif, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan setiap tenaga pendidikan memiliki status serta hak yang jelas.
Pemerataan guru berbasis data ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan, sehingga kebutuhan tenaga pendidik di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dapat terpenuhi secara proporsional dan setiap anak di manapun berada berhak mendapatkan pengajaran yang berkualitas.
