Berita  

Kohati HMI Unsan Bacan Apresiasi DPRD Halsel Sahkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak

HALSEL – Korps HMI-Wati (Kohati) HMI Komisariat Pertanian Universitas Nurul Hasan Bacan (Unsan) menyampaikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan atas disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Umum Kohati HMI Komisariat Pertanian Unsan Bacan periode 2024–2025, Dea Amelia Putri, yang menilai pengesahan Perda tersebut merupakan langkah progresif dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di Halmahera Selatan.

Dea mengatakan, hadirnya regulasi tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah bersama DPRD dalam menjamin keamanan, keadilan, serta kesejahteraan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

“Kami menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya kerja keras DPRD Halsel beserta jajaran pemerintah daerah yang telah mengesahkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak ini. Ini merupakan regulasi yang sangat krusial dan sudah lama dirindukan untuk memperkuat payung hukum bagi kelompok rentan di daerah kita,” ujar Dea dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian serius yang membutuhkan penanganan komprehensif. Perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya melalui imbauan, tetapi harus didukung regulasi yang memberikan kepastian hukum serta menjamin hak-hak korban.

Ia menilai pengesahan Perda tersebut menjadi angin segar sekaligus pesan tegas bahwa pemerintah daerah hadir untuk menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun pelecehan terhadap perempuan dan anak.

Meski demikian, Dea menegaskan bahwa pengesahan Perda bukanlah akhir dari upaya perlindungan, melainkan langkah awal yang harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan.

“Kami berharap Perda ini tidak hanya menjadi dokumen hukum di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan melalui program pencegahan yang masif, pendampingan korban yang memadai, serta penegakan hukum yang berkeadilan,” tegasnya.

Kohati Komisariat Pertanian Unsan Bacan juga mendorong agar pemerintah daerah dan DPRD melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan Perda tersebut. Sosialisasi kepada masyarakat dinilai penting agar perempuan dan anak, termasuk masyarakat di tingkat desa, memahami hak-hak mereka serta mekanisme perlindungan yang tersedia.

Sebagai organisasi kader perempuan, Kohati menyatakan siap mengambil peran aktif dalam mengawal implementasi Perda melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, DPRD, serta berbagai elemen masyarakat sipil.

“Kohati akan terus mengambil peran aktif sebagai mitra kritis sekaligus kolaboratif. Kami siap mengawal pelaksanaan Perda ini agar tercipta lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan dan anak di Halmahera Selatan,” tutup Dea Amelia Putri.

Pengesahan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak diharapkan menjadi momentum penting bagi Halmahera Selatan dalam memperkuat upaya pencegahan kekerasan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menghadirkan sistem perlindungan yang lebih responsif dan berpihak kepada korban.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *