Berita  

Forum Ekonomi Regional, IMS Ungkap Strategi Halteng Tekan Kemiskinan dan Tingkatkan PAD

JAKARTA – Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji (IMS), memaparkan strategi transformasi ekonomi daerah, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta upaya menekan angka kemiskinan dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Forum tersebut diselenggarakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan ini menjadi ruang pertukaran gagasan, pengalaman, serta praktik pembangunan antarpemimpin daerah dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Dalam forum itu, Ikram menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur melalui tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus dilihat dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan APBD harus diarahkan menjadi instrumen kebijakan fiskal yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi itu harus dilihat, apa yang dirasakan masyarakat. APBD sebagai penopang pertumbuhan selain investasi, manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Ikram.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus melakukan transformasi pengelolaan keuangan daerah berbasis digital. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas pengelolaan anggaran, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan, kata Ikram, menunjukkan perkembangan positif, ditandai dengan peningkatan PAD dari tahun ke tahun.

Selain peningkatan pendapatan daerah, pemerintah juga mencatat perkembangan pada indikator makro pembangunan, khususnya penurunan angka kemiskinan.

Ikram mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, angka kemiskinan di Halmahera Tengah yang pada 2023 berada di kisaran 13 persen, kini turun menjadi 8 persen berdasarkan rilis BPS tahun 2026.

“Secara makro, indikator penurunan kemiskinan juga terjadi secara signifikan. Tahun 2023 angka kemiskinan sekitar 13 persen, dan pada 2026 berdasarkan rilis BPS sekarang menjadi 8 persen,” ujarnya.

Penurunan angka kemiskinan tersebut, lanjutnya, juga sejalan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena itu, ia menekankan pentingnya transformasi APBD agar tidak hanya berorientasi pada pembiayaan pembangunan fisik, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

“APBD ini harus ditransformasi, bukan hanya untuk pelaksanaan pembangunan melalui pembiayaan, tetapi juga bagaimana menciptakan manfaat agar APBD menjadi kebijakan fiskal untuk menjaga ketahanan kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Ikram juga menyoroti penguatan sektor industri melalui hilirisasi nikel di Halmahera Tengah yang dinilai memberikan dampak ekonomi tidak hanya bagi daerah penghasil, tetapi juga daerah-daerah di sekitarnya.

Menurutnya, keberadaan industri tersebut turut berkontribusi terhadap penerimaan daerah lain melalui mekanisme dana bagi hasil dari pemerintah pusat, sehingga manfaat pembangunan kawasan industri dapat dirasakan lebih luas.

Di sektor pendidikan, Pemkab Halmahera Tengah juga mendorong kerja sama lintas daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu upaya yang dilakukan yakni pemberian insentif kepada tenaga pendidik serta penguatan sistem pendidikan yang terintegrasi mulai dari PAUD hingga SMA.

Kerja sama tersebut juga mencakup program peningkatan kualitas pembelajaran, termasuk pengembangan metode pembelajaran matematika cepat, tanpa harus melalui skema pembiayaan langsung antardaerah.

Tak hanya itu, Ikram menyebut pemerintah daerah telah memberikan beasiswa kepada sekitar 5.000 mahasiswa pada periode 2025–2026.

Program beasiswa tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa reguler yang melanjutkan pendidikan setelah tamat SMA, tetapi juga mencakup ASN, PPPK, serta anggota TNI dan Polri yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Halmahera Tengah.

“Jadi saya ingin pendidikan kita itu menjadi trigger untuk pembangunan ke depan. Pendidikan harus menjadi salah satu penggerak utama kemajuan daerah,” pungkasnya.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berharap strategi transformasi fiskal, penguatan PAD, pengembangan industri, serta investasi di bidang pendidikan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *