HALSEL – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses penyaluran bantuan dana bagi pengungsi mencuat di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara.
Sejumlah warga dari beberapa desa mengaku diminta menyetorkan uang sebesar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per kepala keluarga (KK) dengan dalih biaya administrasi pembuatan buku rekening.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pungutan tersebut dilakukan terhadap warga yang dijanjikan akan menerima bantuan dana pengungsi sebesar Rp5 juta untuk setiap kepala keluarga.
Mantan Kepala Desa Bajo, Burhan Ahmad, yang disebut sebagai salah satu koordinator, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp membenarkan adanya penyerahan uang dari masyarakat. Namun, ia menjelaskan bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan administrasi, seperti pembelian materai dan pembukaan rekening.
“Biaya materai. Dan buka rekening,” ujar Burhan melalui WhatsApp, Kamis (29/10/2026).
Sementara itu, salah seorang warga Desa Sawanakar mengungkapkan bahwa setelah menyerahkan uang administrasi sebesar Rp150 ribu, masyarakat diarahkan menuju Labuha, ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan, untuk mengurus pembuatan buku rekening.
Namun, setibanya di Labuha, proses pembuatan buku rekening yang sebelumnya dijanjikan justru tidak terlaksana.
“Padahal uang yang diminta sebagai pelengkap administrasi sudah kami kasih, tetapi saat torang (kami-red) ke Labuha, tidak jadi lagi buat buku rekening,” ungkap warga tersebut dengan nada kecewa.
Dugaan pungutan serupa juga disebut terjadi di sejumlah desa lainnya di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang. Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, praktik tersebut diduga telah menjangkau hampir seluruh desa dari total delapan desa di kecamatan tersebut.
Masing-masing kepala keluarga disebut diminta menyetorkan uang berkisar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu dengan alasan untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan bantuan.
Warga juga mendapat informasi bahwa bantuan dana pengungsi sebesar Rp5 juta per KK baru dapat dicairkan setelah seluruh proses administrasi, termasuk pembuatan buku rekening atas nama masing-masing penerima, diselesaikan.
Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait kepastian program bantuan, mekanisme penyaluran, serta legalitas pungutan yang dibebankan kepada calon penerima manfaat.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan, Fadjri Subhi Kambey, mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan penyaluran bantuan sosial pemerintah.
Fadjri menegaskan, bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah tidak semestinya dibebani pungutan biaya kepada masyarakat penerima manfaat.
“Bantuan dari pemerintah tidak memerlukan pungutan biaya kepada masyarakat,” tegas Fadjri saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin (2/11/2026).
Ia meminta masyarakat memastikan kebenaran setiap informasi mengenai bantuan sosial, terutama apabila terdapat pihak yang meminta pembayaran dengan dalih biaya administrasi, biaya pencairan, maupun alasan lainnya.
Menurutnya, masyarakat perlu melakukan konfirmasi langsung kepada instansi berwenang guna memastikan legalitas dan mekanisme penyaluran bantuan. Langkah tersebut penting untuk menghindari penyalahgunaan nama program pemerintah sekaligus mencegah praktik pungutan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Fadjri juga mengingatkan warga agar tidak terburu-buru menyerahkan uang kepada pihak tertentu sebelum memperoleh kejelasan resmi mengenai program bantuan tersebut.
Di sisi lain, ia mengaku belum mengetahui adanya program bantuan dana bagi pengungsi akibat kerusuhan, baik yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia maupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
“Saya tidak mengetahui adanya bantuan tersebut, baik dari Kementerian Sosial maupun dari pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, apabila bantuan tersebut bersumber dari Kementerian Sosial, dirinya tentu akan mengetahui informasi maupun mekanisme penyalurannya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak LBH Kepton untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait dugaan pungutan tersebut.
