WEDA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menggelar rapat kerja dalam Masa Sidang II.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat DPRD, Senin (20/04/2026), dengan agenda utama pembahasan mendalam terhadap kinerja pemerintahan tahun sebelumnya.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Asrul Alting, SH, dan Wakil Koordinator Munadi Kilkoda, S.IP, ini dihadiri oleh seluruh anggota pansus serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hadir pula Sekretaris Pansus, Drs. Ridwan A. Basalem, M.Si, dan sejumlah kepala dinas serta kepala badan terkait.
Dalam arahannya, Ketua Pansus menekankan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan instrumen vital untuk menilai kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, ketepatan dan keterbukaan data menjadi syarat mutlak dalam pembahasan ini.
“LKPJ menjadi dasar bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kami berharap seluruh OPD menyampaikan data secara komprehensif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar evaluasi berjalan objektif,” ujar Asrul Alting.
Dalam kesempatan tersebut, masing-masing OPD memaparkan rincian capaian kinerja, mulai dari Indikator Kinerja Utama (IKU), target dan realisasi program, outcome, hingga realisasi anggaran. Diskusi berlangsung dinamis dan interaktif, di mana anggota Pansus aktif memberikan catatan kritis, masukan, serta pertanyaan terkait kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
Wakil Koordinator Pansus, Munadi Kilkoda, menambahkan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi DPRD. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depannya agar lebih efektif dan efisien.
“Sinkronisasi data antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami juga meminta OPD siap menindaklanjuti seluruh masukan yang diberikan,” tegasnya.
Para perwakilan OPD menyambut baik forum evaluasi ini dan menyatakan kesiapan untuk melengkapi data serta memperbaiki kekurangan yang ditemukan.
Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa pembahasan akan terus dilanjutkan hingga seluruh aspek pertanggungjawaban dapat dikaji secara tuntas demi kepentingan masyarakat Halmahera Tengah.
