HALSEL – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan dari Fraksi Partai Nasdem, Fransiska Tandean, menyoroti tingginya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di daerah tersebut. Dalam Sidang Paripurna DPRD Halmahera Selatan ke-24 Masa Persidangan III Tahun 2026, ia menilai penanganan kasus tersebut belum berjalan optimal.
Fransiska Tandean yang akrab disapa Siska menyampaikan bahwa pemerintah daerah terkesan dilema dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual perempuan dan anak. Menurutnya, mekanisme pengaduan yang ada saat ini belum sepenuhnya mudah diakses secara cepat, aman, dan berpihak kepada korban, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
“Saat ini pemerintah daerah terkesan dilema dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual perempuan dan anak. Mekanisme pengaduan yang ada belum sepenuhnya mudah diakses secara cepat, aman, dan berpihak kepada korban, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan,” tegas Siska, Selasa (1/9/2026).
Siska juga mengingatkan landasan hukum yang telah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang harus dijalankan secara optimal oleh pemerintah daerah.
Fraksi Nasdem menilai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) bersama pemerintah daerah dalam pembentukan dan pengaktifan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, Siska mendesak pembentukan simpul layanan hingga ke tingkat desa.
“Pemerintah daerah segera membentuk simpul layanan atau posko pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat desa yang terhubung langsung dengan Dinas DP3AKB, aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan, pendamping sosial, serta dukungan anggaran yang jelas,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa satgas tersebut bukan hanya sekadar ada di surat keputusan, melainkan harus benar-benar hadir dan berfungsi saat korban memerlukan pertolongan.
