HALSEL – Tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) memicu sorotan tajam. Aktivis perempuan sekaligus mantan Camat dan anggota KPU Halsel, Santi Yallo, menilai fungsi pengawasan DPRD belum berjalan maksimal, Rabu (2/9/2026).
Menurut Santi, perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab penuh pemerintah sebagai pelayan publik yang memegang kewenangan kebijakan untuk menentukan arah pembangunan daerah. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa desa di Halsel harus diselesaikan dengan serius, karena hal itu akan merusak hak anak untuk hidup layak di masa depan.
“Anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat. Kekerasan ini terjadi selain karena kurangnya perhatian dan tanggung jawab orang tua dalam hal pengawasan dan pembinaan mental, juga karena tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas DP3KB yang dinilai belum memiliki konsep, rencana strategis, maupun usulan penganggaran yang tepat dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak,” ujar Santi.
Ia menegaskan, saat ini yang harus dilakukan bukan lagi saling menyalahkan, melainkan memberikan masukan yang konstruktif serta mengawal korban sampai mendapatkan kepastian hukum.
“Saat ini yang harus dilakukan bukan lagi saling menyalahkan, melainkan mengawal korban sampai mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.
Santi juga menyayangkan kinerja anggota DPRD, khususnya unsur perempuan, yang dinilai belum berperan optimal. Ia mempertanyakan keberadaan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang sejauh ini hanya ada di atas kertas.
“Satgas telah dibentuk namun realisasinya tidak ada. Apakah karena alasan penganggaran atau karena kekurangan tenaga yang tidak memadai? Ini yang harus diselesaikan dulu, karena pencegahan sangat penting dilakukan,” pungkas Santi.
