WEDA– Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, menerima bantuan senilai Rp11.829.005.000 dari Kementerian Transmigrasi RI.
Dana tersebut akan difokuskan untuk pengembangan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di kawasan transmigrasi.
Penyerahan dana secara simbolis dilakukan dalam Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, di Bela Hotel Ternate, Selasa (15/7/2025). Wakil Gubernur Maluku Utara dan para wakil kepala daerah se-Maluku Utara juga hadir dalam acara tersebut.
Rapat yang dengan tema “Transformasi Transmigrasi Menuju Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Maluku Utara” menekankan pentingnya transmigrasi sebagai strategi pembangunan nasional berbasis geoekonomi dan geopolitik.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga, menyatakan bahwa transmigrasi bukan lagi program sektoral, melainkan strategi untuk membuka wilayah terluar, menyeimbangkan pusat dan daerah pinggiran, serta membangun daya saing bangsa dari desa dan kawasan timur Indonesia. Ia juga menyebut Maluku Utara sebagai episentrum ekonomi baru di timur nusantara, dengan potensi besar di sektor kelapa, pala, cengkeh, kakao, dan perikanan tangkap yang dapat dikembangkan sebagai ekosistem industri kawasan transmigrasi berbasis agro-maritim.
Dari enam daerah penerima alokasi anggaran, Halmahera Tengah menerima dana terbesar. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas di kawasan transmigrasi Sagea dan SP III Wale, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Wakil Bupati Halteng, Ahlan Djumadil, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Ia menyatakan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah, khususnya kawasan transmigrasi.
“Pemda Halteng juga telah mengalokasikan anggaran daerah (APBD) untuk mendukung infrastruktur dasar di SP II, SP III, dan SP I, seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan perumahan,” kata Wabup.
Wabup Ahlan menekankan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi selaras dengan visi daerah “Halmahera Tengah Sejahtera, Mandiri, dan Maju”, yang diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menambahkan bahwa pembangunan di Halteng tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemenuhan hak dasar warga, termasuk sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Program Rumah Layak Huni (RLH) di Halteng bahkan disebut sebagai salah satu yang paling agresif di Maluku Utara.
Untuk tahun 2025, Pemkab Halteng telah menetapkan standar baru RLH dengan penggunaan ubin dan plafon permanen.
“Tahun depan, ditargetkan penambahan fasilitas lain. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan, menjadi prioritas,” ujarnya.
Wabup berharap, dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Halteng optimis bahwa kawasan transmigrasi di Halmahera Tengah akan berkembang menjadi zona mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
“Ini juga sekaligus menjadi model pembangunan inklusif di wilayah timur Indonesia,” tutupnya.
